RSA Desak Perampungan PP Undang Undang LLAJ

15 02 2011

SIARAN PERS

RSA Desak Perampungan PP Undang Undang LLAJ

JAKARTA – 16 FEBRUARI, Undang Undang No 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) butuh kelengkapan peraturan pemerintah (PP). Peraturan pelengkap tersebut untuk mendukung implementasi perundangan secara lebih tegas di lapangan.

Sesuai amanat UU No 22/2009, PP harus rampung satu tahun sejak UU tersebut diundangkan pada 23 Juni 2009. ”Pemerintah berarti melanggar Undang Undang yang dibuatnya sendiri,” tukas Syamsul Maarif, ketua Badan Pengawas Road Safety Association (RSA), dalam siaran pers, Rabu (16/2).

Dia mengingatkan, pelaksanaan UU tanpa PP bakal berjalan ditempat. Selain itu, membuka multitafsir atas peraturan yang ada. Banyak aspek yang memicu potensi multitafsir seperti batasan kebisingan kendaraan dan batas maksimal kecepatan kendaraan. ”Padahal, kita tahu bahwa peraturan dan penegakannya di lapangan menjadi salah satu kunci mereduksi angka kecelakaan lalu lintas jalan,” sergah Syamsul.

Pada bagian lain, PP untuk UU No 22/2009 juga mengemban banyak amanat. ”Salah satunya terkait dengan pembentukan Forum Lalu Lintas dan hal teknis seperti pembatasan kendaraan di jalan-jalan tertentu,” tukas Rio Octaviano, ketua RSA.

Forum Lalu Lintas, jelasnya, menjadi salah satu elemen penting untuk mensinergikan stake holder terkait lalu lintas jalan. ”Saat ini, terkesan ada ego sektoral di antara stake holder sehingga memungkinkan tidak maksimalnya upaya pencegahan keselamatan lalu lintas jalan,” tegas Rio.

Di sisi lain, seperti dilansir Kepala Divisi Litbang RSA Edo Rusyanto, angka kecelakaan lalu lintas jalan terus merenggut korban. ”Sekalipun diklaim menurun, korban tewas akibat kecelakaan lalu lintas jalan tak kurang dari 10 ribu orang pada 2010,” tutur Edo.

Menurut catatan RSA, tahun 2009, jumlah korban tewas akibat kecelakaan lalu lintas jalan di Indonesia mencapai sekitar 18 ribu jiwa.

RSA menilai, keseriusan pemerintah untuk mengurangi potensi kecelakaan lalu lintas jalan, harus dilengkapi oleh peraturan pelaksana dari UU No 22/2009 tentang LLAJ. Selain itu, kata Rio, tentu saja dilengkapi juga dengan Peraturan Kapolri dan peraturan menteri terkait. ”Mustahil mengurangi kecelakaan secara signifikan tanpa penegakan hukum yang konsisten di lapangan,” ujar Rio. (*)

untuk informasi lebih lanjut hubungi sekretariat@rsa.or.id atau www.rsa.or.id


Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




%d bloggers like this: